Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
SAMBUTAN SEKRETARIS DPRD – DPRD KABUPATEN TAPIN

SAMBUTAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TAPIN

 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dimana aturan Perda Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD di Pimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Setelah berkoordinasi dengan bukti-bukti sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dari sekian banyak tuntutan yang ada, satu di antaranya adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur; dan sistem pengawasan yang efektif.

Tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Thoha (2000:7) menyatakan bahwa salah satu wujud tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Paradigma tata kepemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat. Semua pelaku harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata kepemerintahan yang baik di masyarakat. Pelaku-pelaku tersebut merupakan elemen governance yang terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem negara, pelaku bisnis, dan masyarakat. Masing-masing memiliki karakter tersendiri tetapi ketiganya tidak akan mampu berdiri dan berkembang sendiri-sendiri. Mereka mengarah kepada satu tujuan yaitu kehidupan yang lebih baik bagi setiap lapisan masyaraka luas.

Menurut kultur pembangunan tidak akan berhasil secara efektif tanpa kerja tiga pilar teori segi tiga piramid yakni pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Ketiga harus berperan, seimbang, bersinergi.

Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (good governance). Salah satu ciri good governance adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk kepentingan transparansi informasi sebagaimana dimaksud, diperlukan sarana komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah.

Perkembangan system pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat. Tuntutan ini membawa inspirasi yang sangat tinggi terhadap kemampuan aparat dan lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kemampuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Sudah barang tentu saran dan masukan sangat kami harapkan guna kelancaran tugas – tugas kami di Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin dan mudah – mudahan melalui website DPRD Kabupaten Tapin ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

 

Drs. MAHYUDIN, M. Si
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TAPIN

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
X