Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Kedudukan, Tugas Pokok, Hak & Kewajiban – DPRD KABUPATEN TAPIN

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, HAK & KEWAJIBAN DPRD

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten.

  1. DPRD mempunyai fungsi:
    • Legislasi fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama bupati.
    • Anggaran fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama bupati
    • Pengawasan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

 

TUGAS DAN WEWENANG DPRD

DPRD mempunyai tugas dan wewenang

  1. Membentuk peraturan daerah beserta bupati;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan/atau pemberhentian;
  5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X