Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/dprdtapinkab/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Pembahasan Ranperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tapin oleh Pansus B dan Pihak Terkait – DPRD KABUPATEN TAPIN
Post1

Pembahasan Ranperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tapin oleh Pansus B dan Pihak Terkait

Pansus B telah menyelesaikan pembahasan Ranperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tapin. Pembahasan antara Pansus B dengan pihak terkait rapat yang dipimpim oleh H. Ihwanudin Husin, SH, SE di dampingi oleh H. Muhammad Baseri, Wahyu Nugroho Ranoro, Hamdani, M. Izhar Marzuki, SE, Ismail dan Salawatul Awaliah, S.Ag, serta dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin KH. Hamdani, jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Tapin, Bagian Kesra Pemkab Tapin.

Pembahasan yang pertama tanggal 23 Agustus 2018 berlangsung dari sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan jam 15.30 wita, terjadi perdebatan yang alot berkaitan dengan adanya dua draft ranperda inisiatif yang akhirnya disepekati menggunakan draft ranperda awal dengan catatatan kekurangan dari draft tersebut akan dikomparasi dengan draft yang berasal dari pihak konsultan Pansus B DPRD Kabupaten Tapin.

Pembahasan yang kedua tanggal 5 September 2018 berlansung dari sekitar pukul 10.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita sudah pada tahapan penyempurnaan muatan subtansi dan teknis dari Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata laksana pengelolaan, pihak yang mengelola dan hal-hal yang bersifat prinsipil. Ranperda ini setelah diberi pendapat akhir akan dilakukan evaluasi setelah dua tahun pelaksanaan.

Harapan kedepan dengan keberadaan Peraturan Daerah ini dapat diketahui jumlah pihak wajib zakat yang menunaikan kewajibannya serta pengalokasian hasil dari pengumpulan zakat di arahkan ke kegiatan yang menunjang kesejahteraan umat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X